Warisan Kebijakan Wakaf Era SBY dan Jokowi
Sedikit nostalgia: era Presiden SBY melahirkan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, disusul PP No. 42/2006. Juli 2007, Keputusan Presiden No. 75/M/2007 mengangkat keanggotaan BWI periode 2007-2010 diketuai Almarhum KH. Tholhah Hasan. Periode ini mencanangkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, dengan SBY dan Almarhumah Ny. Ani Yudhoyono menyerahkan wakaf uang Rp100 juta untuk dikelola BWI.
Di era Jokowi, sertifikasi tanah wakaf melonjak pesat — hingga September 2024 tercatat 255.989 bidang tersertifikasi, dibanding hanya 98.879 bidang sejak 1970-an hingga 2016. Sebanyak 4.117 nazhir wakaf juga telah memperoleh sertifikasi SKKNI untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan.
Arah Kebijakan di Era Prabowo
Bagaimana dengan pemerintahan Prabowo? UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045 mengakomodasi ekosistem ekonomi keuangan syariah termasuk keuangan sosial Islam (ziswaf): peningkatan posisi keuangan syariah global, peran ziswaf mengentaskan kemiskinan, penguatan industri halal, dan penguatan regulasi kelembagaan.
Pada RPJMN 2025-2029, penekanannya bergeser ke penguatan dana sosial syariah (zakat, infak, sedekah, wakaf) secara lebih spesifik — juga diperkuat dalam Asta Cita 2024-2029 poin 54-55: mendorong Indonesia jadi pusat ekonomi syariah dan menyempurnakan peran Bank Wakaf berdasar uji akademik dan kajian menyeluruh.
Peta Jalan Wakaf 2024-2029
Kementerian Agama bersama BWI, KNEKS, dan DEKS BI telah meluncurkan Peta Jalan Wakaf 2024-2029 dengan 6 isu kunci: peningkatan literasi wakaf, penguatan regulasi dan tata kelola, akselerasi SDM wakaf, pengembangan high impact project, integrasi ekosistem digital wakaf, dan penguatan kontribusi wakaf terhadap pembangunan nasional-global.
Agar fokus, keenam pilar ini sebaiknya dibagi tanggung jawabnya: Pilar 1, 3, dan 6 menjadi tugas utama BWI; Pilar 2 tugas Kemenag-KNEKS; Pilar 4 dan 5 tugas Forum Wakaf Produktif dan Asosiasi Nazhir Indonesia (ANI) — supaya setiap pihak fokus dan bertanggung jawab penuh atas capaiannya masing-masing.